Berau – Tim Audit Kinerja Tahap I Tahun 2023 Itwasda Polda Kaltim melakukan Audit kinerja aspek perencanaan dan pengorganisasian di Polres Berau, Senin (13/3/2023) pagi.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Widargo Polres Berau tersebut dihadiri Auditor Itwasda Polda Kaltim KBP Ristiawan Bulkani sebagai Pengawas Tim dan AKBP Dharma Nugraha sebagai Ketua Tim bersama Tim Audit Kinerja Polda Kaltim. Kegiatan dihadiri Kapolres Berau AKBP Sindhu Brahmarya, Wakapolres Berau, PJU Polres Berau, para Kapolsek jajaran dan personel Polres Berau.
Kegiatan diawali dengan pembukaan, doa, dilanjutkan sambutan Kapolres Berau selanjutnya arahan dan pembulatan dari Ketua Pengawas Tim.
Ketua Pengawas Tim Audit, KBP Ristiawan Bulkani dalam penyampaiannya mengatakan, kegiatan ini merupakan pemeriksaan audit kinerja sebagai bahan evaluasi. Dia mengatakan, dengan semakin berkembangnya zaman, maka juga mengikuti perkembangan hukum di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, KBP Ristiawan Bulkani juga menyampaikan bahwa perencanaan adalah sangat penting karena perencanaan ibarat tiang bangunan.
“Tanpa perencanaan yang baik maka sama juga merencanakan kegagalan, dalam kegiatan audit ini juga anggota bisa langsung konsultasi dengan Tim karena Tim yang kita bawa semua ahli,” ungkap Ristiawan.
Sementara itu, Kapolres Berau AKBP Sindhu Brahmarya mengatakan, tim audit kinerja akan melakukan pemeriksaan terkait manajemen opsnal, manajemen garkeu, manajemen logistik dan manajemen SDM di Polres Berau dan jajaran Polsek.
“Kedatangan tim audit Itwasda Polda Kaltim ke Polres Berau untuk melakukan pemeriksaan Audit kinerja Itwasda Polda Kaltim Tahap I Anggaran Tahun 2023 Aspek Perencanaan dan Pengorganisasian,” kata Sindhu.
Audit yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari upaya untuk membantu satuan Kerja (Satker), dan satuan wilayah (Satwil) dalam mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas Kepolisian serta akuntabilitas penggunaan anggaran berbasis kinerja.
Kegiatan Audit juga merupakan upaya strategis sebagai salah satu fungsi kontrol dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi, agar lebih peka terhadap dinamika perkembangan lingkungan kerja untuk menemukan, mengenali dan mengidentifikasi secara dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir, terjadinya tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.